Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kominfo mendorong badan publik untuk meningkatkan keterbukaan informasi.

 Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung badan publik, baik di pusat maupun daerah, untuk meningkatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan upaya menjawab tantangan bahwa belum semua badan publik menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan baik.

Kominfo mendorong badan publik untuk meningkatkan keterbukaan informasi.


"Pada tahun 2021, hasil monitoring Komisi Informasi Pusat (KIP) menunjukkan bahwa hanya 24,63 persen badan publik yang mendapat peringkat informatif, sedangkan 29,67 persen tidak informatif," ujarnya saat membuka Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, yang diselenggarakan secara hibrida dari Kota Jayapura, Papua, pada hari Selasa (13/09/2022).


Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah amanat Undang-Undang, sehingga harus dijamin, meskipun 13 tahun setelah diundangkan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak berjalan dengan lancar.


"Sikap terbuka adalah awal membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan yang tinggi akan turut mendorong tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah," tuturnya.


Dirjen Usman menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan interaksi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut adalah implementasi demokrasi yang menyeluruh, yang mengharuskan masyarakat memiliki akses terhadap informasi faktual. Oleh karena itu, Pemerintah bersama dukungan masyarakat wajib membangun sistem komunikasi yang sehat, sebagai upaya meningkatkan kualitas ruang dan komunikasi publik demi terciptanya sistem penyelenggaraan negara yang baik (good governance).


"Salah satu peran dalam membangun ruang publik yang sehat adalah penguatan budaya keterbukaan informasi. Hal ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," jelasnya.


Pada kesempatan tersebut, Dirjen IKP Kementerian Kominfo berharap peserta Bimtek dan masyarakat di daerah ikut mempublikasikan informasi terkait Presidensi G20. Saat ini, Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan diharapkan menjadi pemimpin bersama untuk keluar dari kondisi krisis akibat pandemi Covid-19.


Indonesia mendapatkan mandat Presidensi G20 pada November 2021. Sejak itu, beberapa rangkaian pertemuan working group telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia. Pertemuan-pertemuan awal tersebut menjadi pendorong bagi perekonomian untuk pulih. Indonesia juga menunjukkan kemampuannya dalam mengadakan acara internasional dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.


"Dalam beberapa minggu mendatang, kita akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Dukungan dari kita semua dan seluruh masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan penyelenggaraan KTT tersebut," ungkap Dirjen Usman Kansong.


Hasyim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo, menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo sebagai wali layanan informasi terus memperbarui kebijakan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Salah satu upayanya adalah dengan mengembangkan aplikasi umum berbagi pakai untuk layanan informasi publik nasional oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).


"Kemudian, kami juga menyiapkan jabatan fungsional Pranata Informasi dan Dokumentasi untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik," ujarnya.


Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Irma Riani, menyatakan bahwa PPID sebagai garda terdepan pengelola informasi dituntut untuk berkinerja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga informasi publik dapat disampaikan dengan baik.


Kegiatan Bimtek dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama tiga narasumber. Narasumber sesi pagi, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (Direktur TKKKP) Hasyim Gautama dan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Handoko Agung Saputro, hadir secara daring. Sedangkan narasumber sesi siang, perwakilan PPID DKI Jakarta Harry Sanjaya, hadir secara daring. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mimika Hilar H. Limbong, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Supiori Betty E Sauyas, serta PPID Pelaksana di perangkat daerah Provinsi Papua, serta pelaksana PPID provinsi, kabupaten, dan kota.


Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.


"Yang paling penting dan menjadi pembicaraan hangat hari ini adalah pengadaan barang dan jasa. Pada PerKI 1 Tahun 2010, yang diatur hanya mencakup pengumuman pengadaan, namun saat ini yang diatur tidak hanya pemenang lelang, tetapi juga aspek-aspek lain dalam proses pelelangan barang dan jasa, seperti ketersediaan kerangka acuan kerja, ketersediaan harga perkiraan sendiri, dokumen kontrak beserta lampirannya, serta surat perjalanan dinas yang menjadi objek yang paling banyak diperdebatkan di seluruh Komisi Informasi," ujarnya.


Sementara itu, perwakilan PPID DKI Jakarta, Harry Sanjaya, berbagi pengalaman dalam melaksanakan pelayanan informasi publik dan praktik pengujian konsekuensi di PPID DKI Jakarta yang sudah menjadi kegiatan rutin sehari-hari."

Post a Comment for " Kominfo mendorong badan publik untuk meningkatkan keterbukaan informasi."